KONSULTAN PAJAK BATAM

  WORKSHOP PELAPORAN SPT TAHUNAN UMKM MI CLUB – coreT – Labandi Consulting Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan insentif pajak di masa pandemi covid-19 tetap harus melapor surat pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan. Bagi para UMKM, mengisi dan mengurus pelaporan SPT Tahunan UMKM kadang terasa rumit dan prosedural, apalagi bagi mereka yang baru memulai usaha. Sebelum melaporkan SPT pajak, bagi WP Badan perlu mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT. Sudah tahukah kamu dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dan bagaimana prosedur lapor pajaknya? coreT mengundangmu untuk mengikuti Workshop “Pelaporan SPT Tahunan UMKM” yang akan diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Kamis, 22 April 2021. Waktu : Pukul 19:00 – 21:00 WIB Media : Zoom Fasilitas : – e-Certificate – Softcopy Materi – Video Record Workshop Biaya pendaftaran : – Umum Rp 75.000 (Rp. 50.000 *...

 PENGUMUMAN NOMOR PENG-3/PJ.09/2021 TENTANG IMBAUAN MEMASTIKAN STATUS PENYEDIA JASA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN  TAHUNAN Sehubungan dengan adanya jasa pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh beberapa pihak dan untuk menghindari kejadian yang merugikan wajib pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Wajib pajak, wakil, atau kuasa bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran isi dari SPT yang ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal wajib pajak meminta bantuan penyedia jasa pengisian SPT, wajib pajak diimbau untuk memilih penyedia jasa yang memahami cara pengisian SPT dengan baik dan benar. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menandatangani SPT Tahunan. Jika wajib pajak menggunakan jasa pengisian SPT untuk mengisi sekaligus menandatangani SPT Tahunan tersebut, maka wajib pajak harus memastikan bahwa pemberian kuasa kepada penyedia jasa memenuhi ketentuan sebagai berikut: ...

  Uang Kripto Makin Tenar, BI Bakal Terbitkan Mata Uang Digital Danang Sugianto – detikFinance   Jakarta  –  Bank Indonesia (BI) berencana membuat uang digital baru. Uang digital ini disebut  central bank digital currency. Hal itu disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo saat berbincang dengan Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2021, Kamis (25/2/2021). “Kita masih gamang sekali terhadap  cryptocurrency,  bagaimana posisi BI terhadap  cryptocurrency  ini?” tanya CT. Perry mengatakan ada dua hal penting untuk menjawab pertanyaan itu.  Pertama  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa di Indonesia hanya ada satu mata uang yakni rupiah. “Jadi seluruh pembayaran menggunakan uang koin, uang kertas, menggunakan uang digital, itu harus menggunakan rupiah dan wewenangnya ada di BI. Itu yang pertama,” tuturnya. Karena kewenangan ada di BI, oleh...

  Ujian Sertifikasi Certified Tax Technician (CTT) - Konsultan Pajak Batam [Info Ujian Certified Tax Technician (CTT) ]  Bersama  Labandi Consulting  dan  Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia (ATPI) Hello..  Apakah kamu siap untuk Ujian Sertifikasi Kompetensi Certified Tax Technician (CTT) Batch 2 secara daring? Sudah pernah mengikuti pelatihan dan ujian Brevet A&B. Mengikuti 2 Sesi Ujian dengan Sistem Daring (Online) yang terdiri dari mata ujian sebagai berikut : – Ujian 1 (03 April 2021) Mata Ujian :  Ketentuan Umum Perpajakan  Pajak Penghasilan  PPN dan PPnBM  Pajak Penghasilan (WPOP)  PBB, BPHTB dan Bea Materai – Ujian 2 (08 Mei 2021) Mata Ujian :  Akuntansi Pajak & Kode Etik Profesi Perpajakan  Pajak Penghasilan (PPh Badan)  Pemeriksaan PPSP dan Pengadilan Pajak 3. Jika sudah lulus seluruh mata ujian, maka peserta akan mendapatkan Gelar Sertifikasi Kompetensi CTT, yang dapat ditulis dibelakang nama. Sepe...

 Pasal 8 Ayat (4) UU KUP - Hak Wajib Pajak yang Sedikit Dilaksanakan Salah satu hak Wajib Pajak diatur dalam Pasal 8 ayat (4) juncto ayat (5) dan ayat (5a) UU KUP yang berbunyi: UU KUP (baru) "(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah  melakukan pemeriksaan,  dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian  Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: a. pajak-pajak yang masih  harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar; c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan pemeriksaan tetap dilanjutkan." (5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat ...

Ditjen Pajak: Tidak Ada Perubahan Deadline Lapor SPT Tahunan WP Badan JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memastikan tidak ada perubahan tenggat atau batas akhir penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak badan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan batas penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan tidak akan akan diperpanjang seperi halnya yang dilakukan terhadap SPT wajib pajak orang pribadi. “Tidak ada perubahan," katanya Jumat (3/4/2020). Sesuai ketentuan, batas akhir penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sementara, untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Artinya, tenggat ada di akhir Maret dan April. Namun, DJP sebelumnya menggeser batas akhir penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi menjadi 30 April 2020. Dengan demikian tenggat pelaporan SPT tahunan wajib pajak ora...