WORKSHOP PELAPORAN SPT TAHUNAN UMKM MI CLUB – coreT – Labandi Consulting

 


WORKSHOP PELAPORAN SPT TAHUNAN UMKM

MI CLUB – coreT – Labandi Consulting


Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan insentif pajak di masa pandemi covid-19 tetap harus melapor surat pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan.

Bagi para UMKM, mengisi dan mengurus pelaporan SPT Tahunan UMKM kadang terasa rumit dan prosedural, apalagi bagi mereka yang baru memulai usaha.
Sebelum melaporkan SPT pajak, bagi WP Badan perlu mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT.

Sudah tahukah kamu dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dan bagaimana prosedur lapor pajaknya?

coreT mengundangmu untuk mengikuti Workshop “Pelaporan SPT Tahunan UMKM” yang akan diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 22 April 2021.
Waktu : Pukul 19:00 – 21:00 WIB
Media : Zoom

Fasilitas :
– e-Certificate
– Softcopy Materi
– Video Record Workshop

Biaya pendaftaran :
– Umum Rp 75.000 (Rp. 50.000 *Hanya sampai 15 April 2021)
– Mahasiswa Rp 30.000
– Member coreT(MI Club) Rp 20.000

Silahkan klik link dibawah ini untuk pendaftaran:

WORKSHOP PELAPORAN SPT TAHUNAN UMKM - LABANDI CONSULTING KONSULTAN PAJAK BATAM | PT LABANDI KONSULTAN INDONESIA


Salam,
Labandi Consulting

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Uang Kripto Makin Terkenal - Konsultan Pajak Batam

  Uang Kripto Makin Tenar, BI Bakal Terbitkan Mata Uang Digital Danang Sugianto – detikFinance   Jakarta  –  Bank Indonesia (BI) berencana membuat uang digital baru. Uang digital ini disebut  central bank digital currency. Hal itu disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo saat berbincang dengan Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2021, Kamis (25/2/2021). “Kita masih gamang sekali terhadap  cryptocurrency,  bagaimana posisi BI terhadap  cryptocurrency  ini?” tanya CT. Perry mengatakan ada dua hal penting untuk menjawab pertanyaan itu.  Pertama  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa di Indonesia hanya ada satu mata uang yakni rupiah. “Jadi seluruh pembayaran menggunakan uang koin, uang kertas, menggunakan uang digital, itu harus menggunakan rupiah dan wewenangnya ada di BI. Itu yang pertama,” tuturnya. Karena kewenangan ada di BI, oleh...
Baca selengkapnya

Ujian Sertifikasi Certified Tax Technician (CTT) - Konsultan Pajak Batam

Gambar
  Ujian Sertifikasi Certified Tax Technician (CTT) - Konsultan Pajak Batam [Info Ujian Certified Tax Technician (CTT) ]  Bersama  Labandi Consulting  dan  Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia (ATPI) Hello..  Apakah kamu siap untuk Ujian Sertifikasi Kompetensi Certified Tax Technician (CTT) Batch 2 secara daring? Sudah pernah mengikuti pelatihan dan ujian Brevet A&B. Mengikuti 2 Sesi Ujian dengan Sistem Daring (Online) yang terdiri dari mata ujian sebagai berikut : – Ujian 1 (03 April 2021) Mata Ujian :  Ketentuan Umum Perpajakan  Pajak Penghasilan  PPN dan PPnBM  Pajak Penghasilan (WPOP)  PBB, BPHTB dan Bea Materai – Ujian 2 (08 Mei 2021) Mata Ujian :  Akuntansi Pajak & Kode Etik Profesi Perpajakan  Pajak Penghasilan (PPh Badan)  Pemeriksaan PPSP dan Pengadilan Pajak 3. Jika sudah lulus seluruh mata ujian, maka peserta akan mendapatkan Gelar Sertifikasi Kompetensi CTT, yang dapat ditulis dibelakang nama. Sepe...
Baca selengkapnya

Hak Wajib Pajak - Pasal 8 ayat 4 UU KUP

 Pasal 8 Ayat (4) UU KUP - Hak Wajib Pajak yang Sedikit Dilaksanakan Salah satu hak Wajib Pajak diatur dalam Pasal 8 ayat (4) juncto ayat (5) dan ayat (5a) UU KUP yang berbunyi: UU KUP (baru) "(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah  melakukan pemeriksaan,  dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian  Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: a. pajak-pajak yang masih  harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar; c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan pemeriksaan tetap dilanjutkan." (5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat ...
Baca selengkapnya