IMBAUAN MEMASTIKAN STATUS PENYEDIA JASA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

 PENGUMUMAN

NOMOR PENG-3/PJ.09/2021

TENTANG

IMBAUAN MEMASTIKAN STATUS PENYEDIA JASA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN


Sehubungan dengan adanya jasa pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh

beberapa pihak dan untuk menghindari kejadian yang merugikan wajib pajak, dengan ini

disampaikan hal-hal sebagai berikut.

  1. Wajib pajak, wakil, atau kuasa bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran isi dari SPT yang ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
  2. Dalam hal wajib pajak meminta bantuan penyedia jasa pengisian SPT, wajib pajak diimbau untuk memilih penyedia jasa yang memahami cara pengisian SPT dengan baik dan benar.
  3. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menandatangani SPT Tahunan.
  4. Jika wajib pajak menggunakan jasa pengisian SPT untuk mengisi sekaligus menandatangani SPT Tahunan tersebut, maka wajib pajak harus memastikan bahwa pemberian kuasa kepada penyedia jasa memenuhi ketentuan sebagai berikut:

        a. kuasa tersebut menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

        b. memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang memberi kuasa;

        c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

        d. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir; dan

        e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.


5. Seorang kuasa sebagaimana tersebut di atas meliputi:

 a. Konsultan Pajak resmi yang terdaftar atau memperoleh Izin Praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak dapat melihat status konsultan pajak melalui aplikasi SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak) di situs web http://konsultan.pajak.go.id dengan memasukkan nama atau NPWP konsultan sebagai kata kunci di menu pencarian atau menghubungi Kantor Pelayanan Pajak.

b. Bukan Konsultan Pajak yang menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III.

6. Wajib pajak harus memastikan bahwa SPT telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas karena itu akan membantu wajib pajak saat Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan material SPT dan untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan agar masyarakat mengetahui dan memahaminya.


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 09 Maret 2021

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat


Copywriter 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Uang Kripto Makin Terkenal - Konsultan Pajak Batam

  Uang Kripto Makin Tenar, BI Bakal Terbitkan Mata Uang Digital Danang Sugianto – detikFinance   Jakarta  –  Bank Indonesia (BI) berencana membuat uang digital baru. Uang digital ini disebut  central bank digital currency. Hal itu disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo saat berbincang dengan Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2021, Kamis (25/2/2021). “Kita masih gamang sekali terhadap  cryptocurrency,  bagaimana posisi BI terhadap  cryptocurrency  ini?” tanya CT. Perry mengatakan ada dua hal penting untuk menjawab pertanyaan itu.  Pertama  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa di Indonesia hanya ada satu mata uang yakni rupiah. “Jadi seluruh pembayaran menggunakan uang koin, uang kertas, menggunakan uang digital, itu harus menggunakan rupiah dan wewenangnya ada di BI. Itu yang pertama,” tuturnya. Karena kewenangan ada di BI, oleh...
Baca selengkapnya

Ujian Sertifikasi Certified Tax Technician (CTT) - Konsultan Pajak Batam

Gambar
  Ujian Sertifikasi Certified Tax Technician (CTT) - Konsultan Pajak Batam [Info Ujian Certified Tax Technician (CTT) ]  Bersama  Labandi Consulting  dan  Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia (ATPI) Hello..  Apakah kamu siap untuk Ujian Sertifikasi Kompetensi Certified Tax Technician (CTT) Batch 2 secara daring? Sudah pernah mengikuti pelatihan dan ujian Brevet A&B. Mengikuti 2 Sesi Ujian dengan Sistem Daring (Online) yang terdiri dari mata ujian sebagai berikut : – Ujian 1 (03 April 2021) Mata Ujian :  Ketentuan Umum Perpajakan  Pajak Penghasilan  PPN dan PPnBM  Pajak Penghasilan (WPOP)  PBB, BPHTB dan Bea Materai – Ujian 2 (08 Mei 2021) Mata Ujian :  Akuntansi Pajak & Kode Etik Profesi Perpajakan  Pajak Penghasilan (PPh Badan)  Pemeriksaan PPSP dan Pengadilan Pajak 3. Jika sudah lulus seluruh mata ujian, maka peserta akan mendapatkan Gelar Sertifikasi Kompetensi CTT, yang dapat ditulis dibelakang nama. Sepe...
Baca selengkapnya

Hak Wajib Pajak - Pasal 8 ayat 4 UU KUP

 Pasal 8 Ayat (4) UU KUP - Hak Wajib Pajak yang Sedikit Dilaksanakan Salah satu hak Wajib Pajak diatur dalam Pasal 8 ayat (4) juncto ayat (5) dan ayat (5a) UU KUP yang berbunyi: UU KUP (baru) "(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah  melakukan pemeriksaan,  dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian  Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: a. pajak-pajak yang masih  harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar; c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan pemeriksaan tetap dilanjutkan." (5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat ...
Baca selengkapnya