PT. LABANDI KONSULTAN INDONESIA

Services


Our Services


Jasa Konsultan Pajak

1.       Jasa Pembuatan Laporan Pajak
a.       Jasa Pembuatan Laporan Pajak SPT Tahunan
b.       Jasa Pembuatan Laporan Pajak SPT Masa Bulanan
2.       Jasa Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pemotongan & Pemungutan
3.       Perencanaan Pajak ( Tax Planning )
4.       Jasa Penyusunan Transfer Pricing Document (Jasa Penyusunan TP Doc) / Jasa Pembuatan Transfer Pricing Document (Jasa Pembuatan TP Doc)
5.       Kuasa Hukum Pengadilan Pajak

Jasa Pembukuan / Jasa Kompilasi Laporan Keuangan

a.       Jasa Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan data, document dan transaksi perusahaan yang kami olah menjadi laporan keuangan yang lengkap sesuai standard PSAK terupdate, meliputi:
-         General ledger
-         Neraca
-         Laporan Laba & Rugi
-         Laporan Arus Kas
-         Laporan Perubahan Modal

b.       Analisis Laporan keuangan

Jasa Audit

Kami menyediakan jasa pemeriksaan (jasa audit) terhadap catatan-catatan akuntansi perusahaan anda secara menyeluruh. Dengan Laporan Audit yang kami berikan, dapat anda pakai untuk keperluan mengikuti tender, pinjaman uang ke Bank dan bahkan perpanjangan legalitas usaha. Laporan audit kami resmi dari Jasa Audit oleh Kantor Akuntan Publik TUMBUR SILABAN, yang terdaftar di IAPI

Jasa Manajement Sistem

Kami menyediakan jasa manajemen berupa standar operasional perusahaan baik di industry perhotelan, manufacturing maupun galangan kapal, yang sudah sesuai dengan quality management system yang berlaku.

Penjualan software Akuntansi
Kami merupakan submain dealer dari perusahaan resmi penjualan software akuntansi yang diberi nama “Acosys atau accounting system”, yang saat ini sudah banyak perusahaan di batam menggunakannya.

Hub:
Wa. 085261485427

Kunjungi Website: Tax Services | PT LABANDI KONSULTAN INDONESIA (labandiconsulting.com)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Uang Kripto Makin Terkenal - Konsultan Pajak Batam

  Uang Kripto Makin Tenar, BI Bakal Terbitkan Mata Uang Digital Danang Sugianto – detikFinance   Jakarta  –  Bank Indonesia (BI) berencana membuat uang digital baru. Uang digital ini disebut  central bank digital currency. Hal itu disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo saat berbincang dengan Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2021, Kamis (25/2/2021). “Kita masih gamang sekali terhadap  cryptocurrency,  bagaimana posisi BI terhadap  cryptocurrency  ini?” tanya CT. Perry mengatakan ada dua hal penting untuk menjawab pertanyaan itu.  Pertama  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa di Indonesia hanya ada satu mata uang yakni rupiah. “Jadi seluruh pembayaran menggunakan uang koin, uang kertas, menggunakan uang digital, itu harus menggunakan rupiah dan wewenangnya ada di BI. Itu yang pertama,” tuturnya. Karena kewenangan ada di BI, oleh...
Baca selengkapnya

Ujian Sertifikasi Certified Tax Technician (CTT) - Konsultan Pajak Batam

Gambar
  Ujian Sertifikasi Certified Tax Technician (CTT) - Konsultan Pajak Batam [Info Ujian Certified Tax Technician (CTT) ]  Bersama  Labandi Consulting  dan  Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia (ATPI) Hello..  Apakah kamu siap untuk Ujian Sertifikasi Kompetensi Certified Tax Technician (CTT) Batch 2 secara daring? Sudah pernah mengikuti pelatihan dan ujian Brevet A&B. Mengikuti 2 Sesi Ujian dengan Sistem Daring (Online) yang terdiri dari mata ujian sebagai berikut : – Ujian 1 (03 April 2021) Mata Ujian :  Ketentuan Umum Perpajakan  Pajak Penghasilan  PPN dan PPnBM  Pajak Penghasilan (WPOP)  PBB, BPHTB dan Bea Materai – Ujian 2 (08 Mei 2021) Mata Ujian :  Akuntansi Pajak & Kode Etik Profesi Perpajakan  Pajak Penghasilan (PPh Badan)  Pemeriksaan PPSP dan Pengadilan Pajak 3. Jika sudah lulus seluruh mata ujian, maka peserta akan mendapatkan Gelar Sertifikasi Kompetensi CTT, yang dapat ditulis dibelakang nama. Sepe...
Baca selengkapnya

Hak Wajib Pajak - Pasal 8 ayat 4 UU KUP

 Pasal 8 Ayat (4) UU KUP - Hak Wajib Pajak yang Sedikit Dilaksanakan Salah satu hak Wajib Pajak diatur dalam Pasal 8 ayat (4) juncto ayat (5) dan ayat (5a) UU KUP yang berbunyi: UU KUP (baru) "(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah  melakukan pemeriksaan,  dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian  Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: a. pajak-pajak yang masih  harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar; c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan pemeriksaan tetap dilanjutkan." (5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat ...
Baca selengkapnya